REDAKSI8.COM – Menjelang pilkada serentak 9 Desember mendatang, hingga tahapan kampanye saat ini berjalan dengan lancar. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar Muhaimin saat kegiatan pertemuan Forkopimda dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Banjar terkait persiapan pilkada serentak, yang dibuka Sekda Banjar Dr.H.M Hilman, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Selasa (01/12/2020) siang.
Menurut Muhaimin, untuk persiapan logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar sudah siap secara keseluruhan, hanya saja logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, masih menunggu formulir C Plano.
“Kita masih menunggu formulir C plano yang belum lengkap untuk segera didistribusikan ke 20 kecamatan.” ujarnya.
Lebih jauh Muhaimin menjelaskan, untuk perlengkapan APD sudah didistribusikan oleh pihaknya sebagian, namun untuk sarung tangan latek dan thermo gun hingga kini masih menunggu kiriman.
Menanggapi hal tersebut Kapolres Banjar AKBP. Andri Koko Prabowo mengatakan, masih kurangnya formulir C pleno, sarung tangan dan thermo gun, KPU Banjar disarankan untuk segera memastikan kapan datangnya perlengkapan tersebut.
”Dipastikan kapan datangnya, telpon saja biar kita bisa mendapat informasi A1, harus dipastikan karena sisa waktu yang ada sangat singkat,” pintanya.
Lebih jauh Kapolres Banjar juga meminta KPU Banjar untuk bisa mengkondisikan agar tidak ada uephoria yang berlebihan dari paslon yang mengkalim kemenangan padahal belum ada pengumuman resmi dari KPU.
”KPU diminta utk mengkoordinir pertemuan dengan paslon, bahwa nanti tidak akan mendeklarasikan kemenangan sebelum pengumuman resmi” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto menyatakan pentingnya kesiapan yang harus dilakukan. Ia memastikan rencana atau jadwal pendistribusian logistik ke 20 kecamatan yang ada. Dengan demikian pihaknya bisa mengawal pendistribusian ketempat tujuan dengan aman.
”Hari ini kami akan lakukan pantauan ke Paramasan, bagaimana rutenya disana, sehingga kami bisa memberitahukan kepada KPU, untuk meyakinkan logistik tersebut sampai pada waktunya,” ujarnya.
Selain itu ia juga memastikan komunikasi yang lancar ke 20 kecamatan, karena informasi yang kurang pasti atau lambat bisa menyebabkan kerawanan, dan berkemungkinan ditunggangi oleh kepentingan lain.
Sementara itu Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah mengungkapkan, dari 1.273 pengawas 146 orang diantaranya menunjukan hasil reaktif hasil dari rapid test beberapa waktu lalu. Padahal saat perekrutan para pengawas tersebut tidak punya gejala sesuai dengan persyaratan yang ada. Hal ini lah yang menjadi kendala yang dihadapi pihaknya saat ini, karena untuk melakukan test swab terbentur dengan masalah dana.
“Pengawas tersebut baik berasal dari kabupaten, kecamatan maupun desa, kalau mereka harus menjalani swab, kami tidak punya dana, padahal teman-teman di kecamatan banyak yang nanya, kapan kami akan di swab, mudahan ada dukungan dari tim gugus tugas dan bisa di akomodir” ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Sekda Banjar Dr. H. M. Hilman menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan akan segera mengkoordinasikannya dengan Dinas Kesehatan.
“Kepada pengawas yang reaktif bisa melakukan isolasi mandiri, dan swab test akan dilakukan melalui petugas puskesmas,” ujarnya.
Sementara untuk memudahkan komunikasi antara Forkopimda, KPU dan Bawaslu, Sekda Banjar menyatakan siap akan membuat grup wattshap, sehingga jika ada perkembangan terkini bisa diketahui langsung untuk ditanggulangi bersama.
