REDAKSI8.COM – Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru diharapkan tidak hanya fokus menangani penyekatan dan pembatasan mobilitas keluar masuk Kota Idaman saja.
Namun juga, Pemko diminta menelaah dan menginventarisir lebih jauh persoalan demi persoalan dampak dari PPKM yang tengah diberlakukan, serta solusi kongkritnya terhadap masyarakat.
Bagi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, pemko jangan hanya melulu ikut aturan-aturan yang diterbitkan pemerintah pusat, tetapi harus dilihat kondisi dan kebutuhan lokal di Kota sendiri.
“Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Walikota terpilih jangan hanya mengekor dengan kebijakan pemerintah pusat. Program 100 harinya kan memaksimalkan penanganan covid-19, lalu bagaimana dengan kebijakan lokal yang mungkin bisa menjadi solusi untuk menekan angka penyebaran covid di kota kita,” terangnya.
Seperti di sektor ekonomi khususnya dalam kebijakan yang dikeluarkan salah satunya para PKL yang di wajibkan menutup usahanya pada pukul 8 malam.
Disana Emi menanyakan, bagaimana dengan PKL yang jam berjualannya dimulai pada pukul 5 sore.
Sedangkan di pukul 8 malam mereka disuruh wajib menutup segala bentuk aktivitas perdagangan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan.
“Dalam waktu 4 jam itu apa yang bisa mereka jual? kalau tidak ada yang laku mau makan apa mereka? tidak ada yang bisa mereka makan!,” tegas Emi.
“Kalau tidak ada maka kita sebagai pemerintah harus menanggung dan memberi makan, bantuan sosial harus diturunkan,” sambungnya saat diwawancara, Senin (26/7).
Atas dasar itu Ia meminta pemko harus menginventaris pedagang-pedagang yang bukanya disore hari. Bagaimana nasib mereka selama penerapan PPKM Level IV harus sudah dipikirkan dengan hasil yang cukup solutif.
Alih-alih ketakutanan terjangkit covid-19 Emi mengkhawatirkan, jangan sampai masyarakat malah menderita kelaparan di dalam rumah sendiri.
“Jangan sampai tidak menderita covid tapi malah menderita kelaparan,” ketusnya.
Sehingga hal yang di takutkan Emi, tidak hanya kasus covid yang terus meninggi, pun sektor ekonomi ikut terseret arus yang menimbulkan dampak besar hingga jadi persoalan sosial di masyarakat.
“Ini memang sebuah pilihan yang perlu strategi-strategi yang humanis. Harus ditemukan formula yang benar untuk ini.
Menurutnya, pemerintah dan pelaku usaha khususnya kuliner, pelaku ekonomi kreatif dan perlu juga pelajar atau mahasiswa yang secara mobilitas mendominasi di kawasan perkotaan dan hiburan untuk duduk sama-sama mencari solusi untuk hal tersebut.
“Bagaimana aturan oprasional mereka dalam menjalankan prokes itu harus dipikirkan,” sahutnya.